AKD Sumenep Minta Diadakan Data Susulan Penerima BLT-DD, Kadis PMD: Tidak Dikenal Susulan

AKD Sumenep Minta Diadakan Data Susulan Penerima BLT-DD, Kadis PMD: Tidak Dikenal Susulan
Asosiasi Kepala Desa (AKD) se Kabupaten Sumenep (daratan) saat rapat di Balai Desa Pangarangan Sumenep beberapa waktu lalu (Foto/Mazdon - Sinergi Madura)

SUMENEP, SINERGI MADURA - Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur meminta agar diadakan data susulan untuk penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).

"Agar ada data susulan karena jujur saja, begitu ada peluang seperti ini, semua masyarakat merasa terdampak," kata Ketua AKD Sumenep wilayah daratan, Miskun Legiyono, Kamis (14/5/2020).

Menurut pria yang sedang menjabat sebagai Kades Pangarangan ini, kategori calon penerima BLT-DD hakikatnya tidak hanya untuk warga miskin saja, warga yang terdampak secara profesi juga berhak menerima.

"Masyarakat ini betul-betul merasakan dampak dari pada  Covid-19. Artinya, kalau ada bahasa layak atau tidak layak, sebetulnya ini kan tidak harus orang miskin yang terdampak Covid-19 yang harus menerima bantuan," sebutnya.

Miskun mencontohkan, pandemi Covid-19 juga dirasakan oleh semua elemen masyarakat seperti pedagang yang mengalami penurunan omset setiap hari selama pandemi Covid-19.

"Artinya sekarang, seperti pedagang, pedagang sekarang ternyata penghasilan setiap harinya turun. Nah, mestinya juga harus dibantu," terangnya.

Kepala DPMD Sumenep Moh. Ramli (Foto/Hayat - Sinergi Madura)

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli mengatakan, dalam regulasi program BLT-DD itu tidak dikenal (disebutkan, red) adanya data susulan calon penerima.

"Sebetulnya tidak dikenal susulan, ya. Kami di dana desa itu tidak diatur data usulan susulan," katanya saat dihubungi media ini.

Ramli menegaskan, dalam proses pendataan calon penerima bantuan BLT-DD dilakukan oleh tim relawan desa melawan Covid-19 yang dibuktikan dengan surat tugas dari kepala desa setempat. Kemudian dibahas dalam forum musyawarah desa (Musdes) khusus.

"Di BLT-DD sudah sangat dibuka ruang melalui pendataan desa sendiri yang melakukan pendataan, kemudian dibahas dan disepakati dalam forum musyawarah desa khusus," ujarnya.

Kendati demikian, kata Ramli, pemerintah desa bisa melakukan alokasi dana pelampauan untuk masyarakat yang dinilai berhak mendapatkan bantuan itu atas dasar harus melalui izin dari bupati.

"Boleh ada pelampauan (dana) ketika ada ijin dari bupati. Dan bupati, sepanjang realistis, logis, pasti mengijinkan kok," ujarnya.

Secara regulasi, sambung Ramli, alokasi dana pelampauan dari dana desa itu tetap harus diperuntukkan kepada masyarakat yang tercatat tidak menerima bantuan PKH dan bantuan jaring pengaman sosial lainnya.

"Yang penting bingkainya adalah miskin dan terdampak pandemi Covid-19, terdampak secara ekonomi itu saja dan terbukti tidak pernah menerima bantuan program apa pun agar tidak terjadi tumpang tindih," tandasnya.


Penulis: Hayat 
Editor: Alan