KPU Sumenep: Belum Ada Rincian Anggaran untuk Pilbup 2020

KPU Sumenep: Belum Ada Rincian Anggaran untuk Pilbup 2020
Komisioner Divisi SDM dan Parmas KPU Sumenep Rafiqi saat diwawancarai di kantornya, Rabu (18/3/2020)
KPU Sumenep: Belum Ada Rincian Anggaran untuk Pilbup 2020

Sumenep, Sinergi Madura - Menghadapi pelaksanaan kontestasi Pilkada, atau lebih tepatnya Pilbup 2020, sebanyak 1003 panitia pemungutan suara (PPS) dari 330 desa dan 4 kelurahan di Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur akan resmi dilantik, Minggu tanggal 22 Maret 2020 mendatang.

Komitmen 1003 PPS tersebut sebagai bagian dari penyelenggara ajang politik 5 tahunan nanti akan diminta pertanggungjawabannya.

"Total nanti ada 1003 PPS, masing-masing desa 3 PPS, dari 330 desa dan 4 kelurahan se-Kabupaten Sumenep," kata Koordinator Divisi SDM dan Parmas Rafiqi saat ditemui di kantornya, Rabu (18/3/2020).

SUMBER FOTO: http://kpud-sumenepkab.go.id/

KPU berencana akan membagi proses pelantikan tersebut ke dalam 4 tahap (gelombang). Dengan rincian, satu tahap di kepulauan, sedangkan sisanya sebanyak 3 tahap bakal dilaksanakan di wilayah daratan.

Jumlah PPS yang akan dilantik dalam tiap tahap, kata Rafiqi, tidak sampai 300 orang, baik untuk wilayah daratan maupun kepulauan.

"Semisal di kepulauan, untuk tiga kecamatan itu mencapai 100 lebih. Dengan rincian, di Kecamatan Sapeken terdiri dari 11 Desa, Arjasa 19, kemudian Kangayan 9 Desa. itu yang akan dilantik dan disatukan, insya Allah dipusatkan di Kecamatan Sapeken," urai mantan jurnalis itu.

Prosesi pelantikan ini ditengarai akan menelan anggaran yang tidak sedikit. Sebab, dalam Pilbub 2020 kali ini, biaya kampanye untuk syarat dukungan calon perseorangan sudah ditetapkan tidak ada.  Anggaran ini tentu akan membengkak dengan sejumlah agenda 'Perjalanan Dinas' Komisioner KPU ke wilayah kepulauan demi suksesnya pelantikan anggota PPS.

"Kalau untuk keuangan ke Ketua saja, ya. Sebenarnya tadi malam sudah ada rasionalisasi di tingkat KPU, cuma saya tidak ikut, akanya ke Ketua saja," tukas Rafiqi.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Sumenep, Abd Warits menyatakan, sementara ini pihaknya mengaku masih dalam tahap rasionalisasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) soal anggaran pelantikan tersebut.

"Kita sedang melakukan rasionalisasi soal dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Beberapa kali sudah kita lakukan rapat dengan Pemkab, bahkan dalam Minggu ini sudah dua kali rapat. Insya Allah, dalam waktu dekat hasil rasionalisasi akan kita rapatkan lagi untuk segera difinalkan," ujarnya.

Disinggung lebih jauh soal total anggaran pendanaan Pilbup 2020, komisioner Warits juga belum dapat membeberkan rinciannya secara pasti. Alih-alih, pihaknya mengutarakan tentang anggaran pelantikan PPS.

"Kalau pelantikan PPS sudah disiapkan, sayang angka detailnya saya lupa, tapi insya Allah cukup kalau untuk itu," dalihnya.

Disinggung soal dana tambahan untuk pelantikan PPS yang direncanakan hendak dilaksanakan dalam 4 tahap tersebut, Warits menyatakan tidak ada kecuali hanya 'perjalanan dinas'.

"Enggak, kita kan terpecah-pecah. Ke pulau itu ada, tetapi anggaran yang bertambah hanya untuk biaya perjalanan, karena sebelumnya kita tidak perlu biaya perjalanan, sementara untuk anggaran lainnya kan cuma konsumsi," katanya.

Berkaitan dengan itu, berdasarkan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep, total kebutuhan anggaran keseluruhan KPU mencapai 60,7 miliar.

Komisioner Warits belum dapat membocorkan rincian pasti terkait realisasi dana tersebut hendak digunakan untuk apa saja. Apakah untuk perjalanan dinas sudah include di dalamnya atau tidak (?), tentunya masih dalam tanda tanya. Termasuk konsumsi seluruh PPS se Kabupaten Sumenep pada saat pelantikan.

"Untuk konsumsi, kita sudah menyesuaikan dengan standart biaya yang ada di Perbup, tentang satuan harga itu," tukasnya menutup keterangan.

Kontributor: Abd Wakid
Editor: Mazdon