Tolak Kebijakan Dirjen Kemenag RI, Dema Febi IAIN Madura Gelar Aksi Kirim Surat Serentak kepada Rektor

Tolak Kebijakan Dirjen Kemenag RI, Dema Febi IAIN Madura Gelar Aksi Kirim Surat Serentak kepada Rektor
Gambar dan surat terbuka yang berisi sejumlah tuntutan dari mahasiswa IAIN Madura terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada Rektor setempat (Gambar/Dema Febi for Sinergi Madura)

PAMEKASAN, SINERGI MADURA - Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Febi) IAIN Madura Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur menggelar aksi serentak kirim surat terbuka dan poster secara online kepada Rektor setempat sekitar pukul 10.00 WIB, Minggu (26/4/2020).

Dalam poster yang dibuat oleh Mahasiswa IAIN Madura di kabupaten berjuluk Gerbang Salam ini berisi tulisan 'Kuliah Daring, Kebijakan Garing' dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Febi) dengan ini menuntut dan menunggu kebijakan rektor terkait pemotongan UKT.

Tidak hanya itu, mereka juga meminta agar seluruh pimpinan secara serentak mendesak Kemenag untuk mengeluarkan surat edaran pemotongan UKT. Jika tidak, mereka akan menolak bayar UKT untuk semester berikutnya.

"Mahasiswa di IAIN Madura diwakili DEMA Febi mengirim surat terbuka dan poster serentak secara online ke pimpinan kampus semuanya," ungkap Ahmad Zainuri Gubernur Dema Febi kepada Sinergi Madura.

Surat terbuka dan poster yang dikirim serentak melaui aplikasi WhatsApp dan Instagram itu meminta agar Rektor setempat mengambil langkah bijak terkait dengan Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama Republik Indonesia nomor B-802/DJ.I/PP.00.9/04/2020 tentang penerapan kebijakan dan ketentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada PTKIN.

"Maka kami mohon pihak pimpinan IAIN Madura untuk segera memberikan pernyataan sikap dan informasi kepada publik atas keputusan Dirjen tersebut," tulis Zainuri dalam surat terbuka.

Dalam menanggapi pencabutan keputusan penurunan UKT minimal 10 persen dari Dirjen Pendis itu, kata Zainuri, pimpinan IAIN Madura juga harus mengajukan rekomendasi melalui forum pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berupa tuntutan agar Kemenag dan Dirjen Pendis konsisten dalam memberikan kebijakan.

Mahasiswa IAIN Madura saat aksi damai tolak perubahan RUU KUHP tanggal 30 September 2019 lalu di depan gedung DPRD Pamekasan (Foto/Jejen for Sinergi Madura)

"Besar harapan kami agar sekiranya Rektor IAIN Madura beserta jajarannya dapat memutuskan secara bijaksana untuk menindaklanjuti permohonan kami," harapnya.

Oleh sebab itu, sambung Zainuri, mahasiswa merasa keberatan dengan keputusan Dirjen Pendis tersebut mengingat fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa dinilai tidak maksimal.

"Rektor agar mendesak Kemenag untuk mengevaluasi sistem kuliah online dan juga segera melayangkan surat edaran pemotongan UKT semester depan," desaknya.

Sementara itu, Rektor IAIN Madura Mohammad Kosim menjelaskan, sampai saat ini pihaknya mengaku masih belum memberlakukan pemangkasan UKT sesuai surat edaran Kemenag RI nomor B-802/DJ.I/PP.00.9/04/2020 tersebut.

"UKT itu kan yang menentukan Menteri Agama, jadi kalau kami (Rektor, red) siap saja menerima perintah, dan ketentuan itu sudah berlaku secara umum untuk 58 PTKIN," jawabnya saat dikonfirmasi media ini.

Lebih lanjut mantan aktivis PMII ini menjabarkan, UKT secara umum sudah diberlakukan sedikitnya di 58 PTKIN di seluruh Indonesia. Untuk itu, pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia terkait kebijakan yang menjadi tuntutan dari Mahasiswa.

"Jadi intinya kami masih menunggu keputusan dari menteri agama. Kalau disuruh menurunkan, iya, kami siap turunkan. Kalau tidak, iya tidak, karena UKT itu bukan dari rektor yang memutuskan berapa-berapanya," tukasnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan surat edaran (SE) tertanggal 6 April 2020 nomor B-752/DJ.I/HM.00/04/2020 tentang pengurangan UKT/SPP PTKIN akibat pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal, A. Kamaruddin Amin itu menyebutkan, Rektor atau Ketua PTKIN melakukan pengurangan UKT Mahasiswa Diploma dan S1 dan SPP Mahasiswa S2 dan S3 pada semester ganjil Tahun 2020/2021 dengan besaran pengurangan atau diskon 10 persen dari UKT/SPP.

Selanjutnya juga disebutkan, dalam hal jumlah pengurangan UKT/SPP di atas 10 persen, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun anggaran 2021 yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Penulis: Hayat 
Editor: Alan