Yang Mudik dan Pulkam

Yang Mudik dan Pulkam
Foto ilustrasi (istimewa)

Oleh: Juwairiyah Mawardy


iga hari terakhir media sosial facebook maupun WAG (whatsapp group) tersita untuk mengolok-olok presiden Joko Widodo yg membedakan istilah mudik dan pulkam (pulang kampung). Di KBBI memang sama artinya.


Tapi menurut saya, Jokowi maupun Najwa Shihab sama benarnya. Mereka berdua benar dalam memaknai dan mempersepsi dua istilah tersebut. Saya tidak punya disiplin ilmu bahasa tapi setahu saya, bahasa Indonesia sangat kaya makna, kaya asosiasi. Jika belajar semantik, mungkin saya akan lebih paham lagi memaknai istilah.


Mudik kita kenal pemakaiannya pada moment libur panjang jelang lebaran dan natal. Sedang pulang kampung bisa dilakukan kapan saja, bahkan tiap pekan. Orang-orang desa yang kerja di kota, bisa pulang kampung tiap pekan atau tiap gajian. Itu bukan mudik. Tapi pulkam. Jadwal mudik terjadi secara serentak. Sedang jadwal pulang kampung tidak serentak. Tergantung personal  masing-masing. Tetapi tujuannya sama, yaitu kampung halaman.


Bagi saya, yg perlu kita kritisi bukan bagaimana Jokowi dan Najwa Shihab berbeda dalam memahami istilah ini. Yang perlu kita kritisi adalah dampak aktivitas mudik dan pulang kampung dari kota-kota zona merah ini. Mereka berpotensi menjadi tangan panjang sampainya virus covid-19 ke daerah-daerah. Data Menhub saja lebih 1 juta orang dari Jabodetabek yang sudah pulang kampung dan mudik awal. Belum lagi kota dalam propinsi. Khusus Jatim, jumlahnya cukup aduhai. Belum lagi dari Bali dan antarpropinsi lainnya yg juga zona merah.


Termasuk buruh migran dari beberapa negara. Sebelum ada kebijakan PSBB (banyak sekali istilah baru setelah ada corona ini, 
ya), beberapa negara sudah lockdown. Indonesia sama sekali tidak lockdown, malah wellcome, open house. 
Begitulah kita. 


Untuk meniru negara lain yg lockdown sungguhan (berarti ada lockdown-lockdownan ya), kita tidak memiliki keterjaminan pangan. Tak mungkin semua orang dijamin makannya oleh negara. Jika kita lockdown total, kita bisa selamat dari corona tapi kita bisa mati kelaparan karena merana. Ini bukan soal tidak percaya pada takdir. Manusia diperkenankan untuk berusaha oleh Tuhan. Takdir ajal adalah urusan-Nya. Qulir ruhu min amri Robbi. 


Saya berpikir, harusnya kita tidak fokus membahas istilah itu tapi bagaimana menyikapi gempuran mudik dan pulkam ini sejak awal. Kampung betul-betul diserbu. Dan saya tak ingin menyalahkan sepenuhnya mengapa mereka balik kampung. Asal mereka juga mengerti kewajiban setiba di kampung. Apalagi memang, terkait perantau yang mudik awal dan pulang kampung ini sebagian terdapat yang sakit dan meninggal. Kita mengenal istilah OTG (orang tanpa gejala). Para OTG ini nampak sehat dan tidak apa-apa. Hal semacam inilah yg harus diwaspadai. Orang-orang yg datang dari zona merah itu tidak selalu terlihat terjangkit virus covid karena memang gejalanya seperti sakit biasa. 


Seringkali kita memang terjebak untuk fokus pada hal yg kurang penting dan itu membuat kita abai pada hal yg jauh lebih penting. Bagi saya pribadi, harusnya, pemerintah kita ini jauh lebih awal menegaskan untuk menghentikan arus pulang kampung dan mudik ini. 


Yang harus kita sadari betul adalah, para pemudik awal dan orang-orang yg pulang kampung dari rantau ini tidak semuanya memiliki kesadaran yg positif untuk karantina mandiri pasca mereka tiba di kampung. Secara psiko sosial, sebagian mereka ingin terlihat sukses dan pamer kegagahan karena berhasil di tanah rantau sehingga tidak perduli sama sekali bahwa mereka harus 'menjaga keamanan lingkungan'. Dengan santainya mereka bertandang ke sanak saudara dan tetangga begitu tiba di kampung. Pergi berbelanja dan jalan-jalan ke kota kabupaten seolah pamer bahwa persediaan uang mereka sedang full up. Di kampung, orang-orang menjadi waspada bahkan takut berdekatan fisik dg mereka karena mereka dari zona merah membara. 


Mungkin saja Najwa Shihab mendesakkan sedikit debat pada Jokowi itu mengarah pada bagian realitas ini sebenarnya. Dampak sosial dari mudik dan pulkam itu sama saja. Tapi publik terlanjur fokus pada dua istilah itu. Dan menjadikan hal itu sebagai olok-olok yg menyudutkan Jokowi.


Saya tidak sedang menunjukkan dukungan pada Jokowi ataupun  Najwa Shihab. Bagi saya, jika seorang pemimpin itu benar dalam kebijakannya, tak usah disanjung-sanjung hingga si pendukung lupa diri. Sudah seharusnya pemimpin itu bertindak benar. Itu sebuah keniscayaan. Bukan prestasi. Tetapi jika pemimpin itu keliru dalam menerapkan kebijakan, apalagi sampai merugikan warga, memang wajib dikritisi, bukan dikritik dalam persepsi bully. Tapi kritik untuk dinamika lanjutan atas kebijakannya itu. Karena pemimpin itu bisa salah. Dan kita diperintahkan kitab suci untuk watawashow bi al-haqqi watawashow bi ash-shobri. Saling mengingatkan. Kalau setiap kritik dan pengingatan itu selalu direspon sebagai sikap antipati yaaa...berarti tidak siap memimpin. Pemimpin apapun harus siap dikritisi. Bukan hanya sebuah negara. Bisa lembaga bisa keluarga. Bahkan terkadang, seseorang menjadi lebih baik setelah menerima kritik dan berusaha memperbaiki dirinya.


Salam sehat lahir batin. Mari tetap khidmat beribadah ramadhan. Semoga corona segera pergi dari bumi nusantara. Tidakkah ia sudah puas melanglangbuana dan membikin hidup manusia porakporanda? 

Jangan lupa tadarus cinta pada sesama dengan banyak berbagi kebaikan.


*) PENULIS adalah ibu rumah tangga yang suka menulis. Aktivis perempuan yang berdomisili di Karduluk Sumenep ini kini dipercaya menjadi ketua Dewan Kelompok Kepentingan (DKK) IRT Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sumenep.